PENCATATAN KEMATIAN

DASAR HUKUM :

PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 PASAL 45 TENTANG

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. surat kematian; dan

b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :

a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak  jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.