KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

                Komisi A DPRD Prov. Jateng mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang, Senin (1/10/2018). Kunjungan itu bermaksud untuk memonitor penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP 4) jelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

           Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Komisi A Ali Mansyur  mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Dukcapil Rembang HM. Daenuri, S.Pd, SH,MM, Dindukcapil Kabupaten Rembang pada anggaran belanja langsung 2018 hanya dialokasikan Rp 3.254.591.000 padahal dibandingkan Jumlah penduduk di daerah lain, wilayah Rembang memiliki jumlah penduduk lebih banyak yakni sebanyak 633.429 jiwa, sedangkan di Rembang sendiri yang telah memiliki wajib E-KTP sebanyak 493.787 jiwa,  dan yang belum rekam data bagi pemula ada 5.000 jiwa. 

              Dindukcapil Rembang telah melakukan langkah percepatan perekaman data seperti melakukan perekaman siswa SLTA, yang dekat dengan kecamatan akan direkam kantor kecamatan, sedangkan untuk sekolah yang berada di Kecamatan Rembang karena jumlahnya banyak, dindukcapil langsung turun kelapangan selain itu  dilakukan pula perekaman (jemput bola) desa yang jauh dari kecamatan, Mengirimkan surat undangan untuk perekaman kepada wajib KTP yang belum perekaman data, serta mengirimkan surat kepada kecamatan untuk diteruskan ke desa/kelurahan.

"Kami menargetkan dari jumlah penduduk yang belum perekaman E-KTP, harus sudah selesai pada 31 Desember 2018," ucapnya.

             Dia juga menyinggung permasalahan dihadapi Dindukcapil Rembang saat ini adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang ilmu teknologi informasi. Pentingnya penguasaan IT dikarenakan hampir 90 persen  pekerjaan di Dindukcapil menggunakan sistem online.  

                 Terlebih lagi masalah ketersediaan anggaran yang belum mencukupi guna kelangsungan pelayanan (perekaman jemput bola di 14 kecamatan ), belum adanya kendaraan operasional (mobil keliling), dan masih kurangnya peralatan rekam di masing masing kecamatan tinggal 1 set.

"Banyak alat rekam yang sudah rusak seperti finger print, kamera digital, ditambah serta kurangnya ketersedian anggaran cetak E-KTP," ucapnya(rien-75)